12 Agustus 2020, saya atas nama Yayasan Sultan Hamid II membuat surat resmi yang ditujukan secara khusus kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Bapak Ir. H. Joko Widodo di Jakarta.  Alhamdulillah, surat tersebut kemudian hari diterima diterima dan diregestrasi secara administratif di Kementrian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI pada 26 Agustus 2020.  Selain bertujuan untuk menghadap dan beraudiensi langsung kepada Bapak Presiden RI, juga untuk menerangkan secara rinci soal pengusulan calon Pahlawan Nasional atas nama Sultan Hamid II, dari Pontianak-Kalimantan Barat.  Setidaknya, delapan halaman yang saya tulis dan tanda tangani itu beserta 17 poin keterangan penting, kami harapkan akan memantik Pemimpin Negara kita agar membaca seksama dan dengan atensi yang serius pula.  Kami memiliki pretensi soal ini.   Soal Sultan Hamid II dan peranannya sebagai Perancang Lambang Negara RI  Garuda Pancasila, tak bisa dibiarkan diam hilang bunyi oleh petinggi negeri.  Kita tahu bagaimana “berisik”nya ILC membahas soal Puan, Minang & Pancasila, Ciracas, kebakaran Kejagung RI, atau Sunda Empire.  Mengapa soal Sultan  Hamid II tak berani dibahas dan dibuka untuk dikonsumi publik ?  Kami siap bicara lantang  kalau diundang!.  Masih banyak lainnya yang belum berani  bersuara pula seperti Mata Najwa, atau barangkali Andi F. Noya ?  Namun tak patah arang, kami walaupun tak ikut serta di meja panjang, Pontianak -,Kalimantan Barat punya suara dibanyak media.  Pers hari ini bukan cuma punya Jakarta, tapi seluruh penduduk dunia mayantara.  Soal pengusulan calon Pahlawan Nasioanl  oleh Dewan Gelar dan TP2GP kami anggap, perlu kembali di evaluasi.  Kesalahan fatal ditulis oleh Kemensos RI atas hasil sidang TP2GP, soal hubungan Sultan Hamis II dan  westerling.  Mereka jelas memang pernah  berkomunikasi, tapi tak selalu sejalan berjalan.  Kami berhasil membuktikan !  Dan kemudia Putusan Mahkamah Agung tahun 1953 terhadap  Dakwaan Primer atas tuduhan keterlibatan Sultan Hamid II sebagai “dalang” pemberontakan  APRA di Bandung 23 Januari 1950, tidak terbukti.  Lihat hasil putusannya!  Bukan menggunakan sentimen atau subyektifitas penilain sejarah.  Artinya nama baik Sultan II harus kita rehabilitasi  dengan segera!  Baik oleh pemerintah Pusat ( secara institusional ), atau secara khusus oleh Presiden Republik Indonesia kita, generasi muda di Indonesia, berkepentingan untuk meloloskan  rekonsiliasi bangsa dan rekonstruksi sejarah  negara ini.  Kalau tidak semakin banyak pendukung Sultan Mamid II di Pontianak Kalimantan Barat, maupun masyarakat secara umum di Indonesia akan tersinggung  atas sikap subjektif  Pemerintah pada saat ini.  Itu fakta!..Akhirnya sudah sepatutnya Presiden RI, menjalankan fungsinya sebagai Kepala Negara dan kepala Pemerintahan untuk meresolusi keadaan ini semua.  Kalimantan Barat hari ini  bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Dan hari ini, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Daerah ( TP2GD ) merekomendasikan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional.  Bukankah TP2GD juga merupakan perpnjangan tangan dari Jakarta (baca : Pusat) ?  Maka dari itu, urgensi kami untuk  berjumpa Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo dalam waktu dekat, agar segera pula terealisasi.  Semangat!  Kami terus berupaya agar simpul perjuangan ini menorehkan catatan perjalanan yang baik dan positif.  Agar kita semua, memahami arti penting nama baik seorang manusia.  Apalagi nama baik Bapak Bangsa kita, salah seorang pejuang dan pendiri bangsa dan negara kita.  Sang pemersatu bangsa kita.  Sang Perancang Lambang Negara kita, Garuda Pancasila, Sultan Hamid II.**

Sumber : Pontianak Post